- Read Time: 1 min
Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan meraih penghargaan bergengsi Innovative Government Award (IGA) 2023 dalam kategori Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap keberhasilan Pemkab Grobogan dalam menerapkan inovasi dan pembaharuan yang mencapai nilai indeks di atas 60.00.
Wakil Bupati Grobogan, dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes., dengan penuh kebanggaan menerima penghargaan tersebut di Jakarta pada Selasa (12/12/2023). Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Grobogan mempersembahkan dua inovasi unggulan, yakni Pos Pakde (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa) dan Hacking Kedelai.
Pos Pakde menjadi solusi canggih Pemkab Grobogan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Masyarakat kini dapat dengan mudah mendaftarkan dokumen kependudukan secara online. Bagi yang tidak mahir secara online, cukup datang ke kantor desa, dan operator desa akan memproses dokumen dengan efisien melalui aplikasi.
Melalui program Hacking Kedelai, Pemkab Grobogan memodifikasi penanaman kedelai dengan metode inovatif. Dengan empat tahapan yang mencakup aspek kondisi alam, pola tanam, dan mindset petani, program ini bertujuan meningkatkan hasil panen kedelai secara berkelanjutan dan efisien. Sebuah langkah revolusioner di sektor pertanian.Pada dasarnya hacking kedelai dibagi menjadi empat tahapan yaitu menyongsong hujan pada MT I, methuk jempolan pada MT II, mengejar air pada MT III dan Jabalsik (Jaringan benih antar lokasi dan musim dalam Kabupaten)
Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa inovasi merupakan kunci penting dalam menghadapi perkembangan yang dinamis. Ia juga menegaskan bahwa inovasi harus menjadi fokus utama di semua sektor, termasuk pemerintahan.
Penghargaan IGA 2023 menunjukkan tren positif, dengan 43 pemerintah daerah yang meraih predikat sangat inovatif, termasuk Pemkab Grobogan. Proses penilaian ketat yang melibatkan kementerian/lembaga, LSM, perguruan tinggi, dan media massa menjadi bukti keseriusan dalam mewujudkan inovasi yang berdampak positif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa para penerima penghargaan IGA 2023 telah melewati empat tahapan penilaian yang ketat. Ini mencakup penjaringan inovasi, pengukuran melalui proses validasi, peninjauan lapangan, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan implementasi inovasi.
Pemkab Grobogan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal melalui terobosan dan program-program inovatif. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk terus mencoba hal-hal baru demi kemajuan Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya.
(Protkompim— JSA/HNsT)
Purwodadi - Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan untuk menegaskan komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sambutan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., yang membacakan pidato Bupati Grobogan, menyampaikan pesan utama tersebut pada acara yang berlangsung di Hotel 21 Purwodadi, Selasa (12/12/2023).
Sekda Anang menegaskan peran krusial Pengawas Internal/Inspektorat, terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pengawasan internal merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Inspektorat/APIP. Pemberian sambutan tersebut juga menandai pentingnya sinergi antara Inspektorat dan Bupati sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menunjukkan tekad kuat dalam mendorong pengarusutamaan gender melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Sebagai salah satu inisiatif untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender, langkah ini menjadikan Grobogan satu langkah lebih maju dibandingkan daerah sekitarnya.
Proses integrasi isu gender dalam program dan kegiatan pembangunan di daerah ini menjadi sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait. Mengingat isu gender merupakan isu strategis sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program yang disusun melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat. 
