- Read Time: 1 min
Grobogan - Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M meminta petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk terus memperbaiki dan memutakhirkan data penerima manfaat. Itu disampaikannya saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan di Ballroom Hotel Surya Yudha Kabupaten Banjarnegara, Jumat (4/11/2022).
“Berkaitan dengan permasalahan data, yang masih sering menjadi permasalahan di lapangan, (petugas pendamping PKH) tolong terus diperbaiki. Tentunya mendasarkan pada kondisi riil dan nyata di lapangan, obyektif, mengikuti mekanisme yang berlaku dan sesuai ketentuan yang ada”, ujar Bupati Sri Sumarni.
Bupati Sri Sumarni menyampaikan kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan nasional. PKH, kata Bupati Sri Sumarni merupakan salah satu strategi program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah. Mengingat pentingnya program ini, dalam penganggaran pun pemerintah memberikan alokasi yang cukup besar untuk PKH.
“Anggaran yang dikucurkan melalui PKH ini sangat besar. Untuk Kabupaten Grobogan sendiri, tahun 2021 kemarin lebih dari Rp280 Milyar. Untuk Tahap ke-3 tahun 2022 ini saja, lebih dari Rp54 Milyar”, ujarnya
Lebih lanjut, Bupati Sri Sumarni mengatakan Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen mendukung PKH ini, termasuk Sumber Daya Manusianya. Komitmen ini, kata Bupati, diwujudkan dalam berbagai bantuan operasional, sarana prasarana, maupun fasilitasi kegiatan. Pada kesempatan tersebut, pihaknya meminta petugas pendamping PKH bekerja sebaik-baiknya, penuh kejujuran dan keikhlasan, serta bertanggungjawab. Ia menambahkan petugas pendamping PKH sebagai pekerja sosial juga ikut terlibat dalam upaya penanganan kasus stunting, dan kesehatan ibu dan anak.
“Jangan pernah ada pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keuntungan materi, dari program ini. Melayani dengan adil, tidak diskriminatif dan pastikan tidak ada pungutan apapun”, pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan beserta jajarannya, Koordinator PKH Wilayah Jawa Tengah IV, Koordinator PKH Kabupaten Grobogan, Administrator Pangkalan Data PKH, para Pendamping PKH, dan tamu undangan lainnya.
(Kontributor: Protkompim—JSA; Fir (Foto))
Grobogan – Dalam rangka evaluasi Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah serta pemenuhan data evaluasi kinerja triwulan III Tahun 2022, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Grobogan adakan Desk Pemenuhan Data Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) di Ruang Rapat JDIH Lantai II Setda Grobogan, Senin (17/10/22).
Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes mengharapkan pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Grobogan terus berusaha untuk membina dan mengembangkan badan-badan usaha yang bergerak dibidang jasa perhotelan serta usaha jasa makanan dan minuman sehingga akan semakin berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Grobogan.
Wabup Bambang Pujiyanto menyampaikan PHRI sebagai wadah bagi pemilik maupun pengelola hotel dan restoran/rumah makan, selama ini telah memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan melalui pajak hotel dan restoran. Selain itu, kata dia, keberadaan hotel dan restoran/rumah makan juga membawa manfaat besar yang dapat dirasakan langsung untuk masyarakat Kabupaten Grobogan.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Heru Isnawan menyampaikan pandemic Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2,5 tahun ini sangat berdampak di berbagai sektor. Dirinya mengharapkan kepengurusan PHRI Kabupaten Grobogan yang baru dikukuhkan dapat membantu dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya percepatan pemulihan sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19.
