AGENDA PIMPINAN DAERAH

Previous YearPrevious MonthNext YearNext Month
May 2027
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min

WhatsApp Image 2022 11 09 at 15.25.27Grobogan - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mulai melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Rabu (9/11/2022). UPTD Puskesmas Purwodadi I dan Dinas Kesehatan menjadi lokus pertama pelaksanaan penilaian ini.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan turut mendampingi proses penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Setelah melakukan pengecekan lokasi, Alfadi Pratama selaku Tim Ombudsman RI menyampaikan terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh UPTD Puskesmas Purwodadi I ini. Menurutnya, penempatan form pengaduan seharusnya diletakkan pada kotak aduan. Imbuhnya, Puskesmas Purwodadi I perlu menyediakan sarana prasarana charger handphone sehingga dapat digunakan oleh pengguna layanan.

WhatsApp Image 2022 11 09 at 15.24.54Pihaknya pun menyoroti terkait materi publikasi standar pelayanan agar memperhatikan segi estetika dan keterbacaan. Menurutnya, materi publikasi standar pelayanan selain menarik juga perlu ditempelkan di setiap ruang pelayanan agar memudahkan pengguna layanan dalam menerima informasi.

Tim Ombudsman RI yang lain, Tri Lindawati RI mengingatkan pentingnya updating regulasi pelayanan. Menurutnya, regulasi pelayanan idealnya perlu selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di masa ini.  Lanjutnya, dirinya menilai Puskesmas Purwodadi I telah menunjukkan komitmen dan perubahan yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan mulai dari perbaikan dari variabel kompetensi pelaksana pelayanan, sarana prasarana, hingga kelengkapan dokumen dan pengelolaan pengaduan.

Anggotan Tim Ombudsman RI Fajar Wihananto dalam arahannya mengingatkan agar setiap petugas pelayanan harus paham terkait jenis layanan yang diberikan. Setiap petugas harus memahami product knowledge dengan baik, mulai dari persyaratan, mekanisme, dan jangka waktu penyelesaian. Lanjutnya, yang lebih utama adalah bagaimana menjaga attitude dalam pelayanan.

(Kontributor: Organisasi—ADP; editor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min
IMG 20221109 WA0003Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes menghadiri Multi Stakeholder Forum PLN Tahun 2022 dengan tajuk "Sinergi Untuk Pulih Lebih Cepat, Perkuat Kebangkitan Ekonomi" yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Demak di Hotel Front One Purwodadi, Selasa (8/11/2022). 
Wakil Bupati Bambang Pujiyanto mengapresiasi komitmen dan peran PLN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mendukung pembangunan kelistrikan di Kabupaten Grobogan. Hal itu tersebut menurutnya ditunjukkan melalui dukungan besar PLN sebagai penyedia daya listrik untuk berbagai industri dan rumah sakit yang tersebar di wilayah Kabupaten Grobogan.
“Hal ini merupakan bukti komitmen PLN untuk memenuhi setiap kebutuhan listrik, khususnya untuk sektor industri yang menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat di sekitar industri pada khususnya, dan masyarakat Grobogan pada umumnya”, ungkapnya.
Pihaknya mengharapkan sinergi PLN dengan Pemkab Grobogan dapat semakin ditingkatkan. Itu penting dilakukan guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Harapannya, dengan sinergi yang terjalin kuat dapat mewujudkan Grobogan yang Semakin Sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.
IMG 20221109 WA0002Sementara itu, Manager PLN UP3 Demak, Firman Sadikin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa untuk memperkuat kebangkitan Ekonomi, PLN Sebagai agen pembangunan dan penyedia listrik siap menyelaraskan program kerjanya dengan rencana pembangunan daerah pasca pandemi covid-19.
Lebih lanjut, Firman memastikan kondisi ketersediaan pasokan listrik di Kabupaten Grobogan aman dan handal. Pihaknya menyatakan PLN UP3 Demak siap melayani para investor dan pelaku usaha yang berniat mengembangkan industri dan investasinya di Kabupaten Grobogan.
Dalam acara tersebut juga dilakukan download dan install aplikasi PLN Mobile bersama dipimpin oleh Manager UP3 Demak dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan bersama jajaran Forkopimda diikuti oleh seluruh stakeholder yang hadir.
PLN Mobile merupakan salah satu terobosan yang dihadirkan PLN dalam menyediakan kemudahan layanan bagi pelanggan. Melalui aplikasi ini pelanggan, dapat mengakses beragam fitur layanan kelistrikan, seperti pembayaran listrik, pembelian token, layanan pasang baru, pembacaan meter mandiri, dan tambah daya listrik, serta fitur pengaduan/keluhan pelanggan cukup dalam genggaman.
Hadir dalam acara tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, Pimpinan PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY beserta Jajarannya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan terkait, tokoh masyarakat, perwakilan pelanggan, dan tamu undangan lainnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)
 

Read Time: 1 min

WhatsApp Image 2022 11 07 at 11.02.24Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes memimpin ekspose data dukung penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022, Kamis (3/11/2022), di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Asisten III Sekda) Kabupaten Grobogan Catur Suhantoro, S.H., M.M bersama tim ke sejumlah Unit Kerja beberapa waktu lalu.

Wabup Bambang Pujiyanto dalam arahannya menyampaikan agar rekomendasi-rekomendasi Ombudsman pada penilaian Tahun 2021 lalu segera ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan pelayanan. Pihaknya juga mengharapkan adanya sinergi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, harapnya, semua yang menjadi lokus dalam penilaian Ombudsman tahun 2022 ini dapat meraih hasil yang memuaskan.

“Saya minta, agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Silahkan belajar kepada OPD yang nilainya sudah bagus, dan saya minta kepada OPD yang nilainya sudah bagus, untuk membantu memberikan contoh atau format dokumen yang dibutuhkan”, ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Bambang Pujiyanto meminta perangkat daerah yang menjadi lokus dalam penilaian di tahun 2022 ini segera melengkapi variabel-variabel di setiap dimensi yang menjadi indikator penilaian. Baik dari variabel kompetensi pelaksana pelayanan, sarana prasarana, hingga kelengkapan dokumen dan pengelolaan pengaduan.

WhatsApp Image 2022 11 07 at 11.03.52Pihaknya menambahkan bahwa salah satu unsur penilaian Ombudsman Republik Indonesia adalah penilaian terkait website OPD. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Grobogan untuk membantu dengan melakukan pendampingan terkait pengembangan website di masing-masing OPD.

“Saya harap Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 ini Kabupaten Grobogan mendapat kategori A dengan interval nilai 88,00 – 100”, pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Sekda Catur Suhantoro, S.H., M.M. menyampaikan bahwa Tim Kabupaten telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Tahun 2022 ini. Kegiatan tersebut antara lain, Sosialisasi, Kunjungan Lapangan, Kunjungan Lapangan Lanjutan, dan Ekpose Data Dukung.

“Tanggal 28 Juli 2022, Sosialisasi dalam rangka persiapan Penilaian Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, melakukan Kunjungan Lapangan ke 5 OPD dan 2 UPTD Puskemas oleh Tim, tanggal 27 Oktober 2022, Kunjungan Lapangan lanjutan ke 5 OPD dan 2 UPTD Puskemas oleh Tim, dan Hari ini, tanggal 3 November 2022, Ekspose data dukung penilaian pelayanan publik Tahun 2022”, ujarnya.

Rencananya, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI akan akan dilaksanakan pada 7-11 November 2022 mendatang. Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan berpedoman pada kewenangannya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

(Kontributor: Organisasi—ADP; Protkompim—JSA)

Page 224 of 340

Temukan Kami Disini

Pengunjung

Hari Ini 28205

Kemarin 32278

Minggu Ini 125324

Bulan Ini 60487

Seluruh 5605783

Currently are 505 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan