Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 July 2026

Created: 06 July 2026

Purwodadi – Jabatan di lingkungan pemerintahan pada dasarnya bukan sekadar posisi yang harus diisi ketika terjadi kekosongan. Di balik setiap penempatan aparatur, masyarakat berharap hadirnya sosok yang mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lebih baik.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mulai mempersiapkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai dasar pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN). Melalui sistem ini, pengisian jabatan diharapkan semakin mengedepankan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memimpin apel ASN di halaman Sekretariat Daerah (Setda), Senin (6/7/2026), yang diikuti aparatur Sekretariat Daerah, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP.

Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kukuh Prasetyo Rusady yang bergabung sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan SDM serta Widodo Joko Nugroho sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

Anang menjelaskan bahwa proses Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru saja dilaksanakan telah berjalan sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ke depan, seiring diterapkannya manajemen talenta, mekanisme pengisian jabatan akan semakin didukung oleh pemetaan potensi dan kinerja ASN yang dilakukan secara sistematis.

Menurutnya, Pemkab Grobogan telah memperoleh rekomendasi untuk menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem tersebut dirancang agar pembinaan karier tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pengisian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak kinerja, serta potensi pengembangan setiap pegawai.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah akan memiliki peta talenta yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan calon-calon pejabat ketika terjadi kekosongan jabatan akibat promosi, mutasi, maupun pensiun. Proses regenerasi organisasi pun diharapkan dapat berlangsung lebih terencana tanpa mengabaikan prinsip objektivitas dan profesionalisme.

Sekda menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta tidak hanya berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi. Pembinaan karier jabatan fungsional juga diarahkan mengikuti prinsip yang sama sehingga setiap ASN memiliki kesempatan mengembangkan karier berdasarkan kapasitas dan kinerjanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, maupun berbagai program pengembangan diri yang tersedia. Menurutnya, kesiapan individu menjadi faktor penting agar setiap aparatur mampu mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas.

"Pengembangan kompetensi harus menjadi kebutuhan setiap ASN. Ketika ada kesempatan belajar dan mengikuti pelatihan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas diri," pesannya.

Pemkab Grobogan saat ini terus menyiapkan berbagai instrumen pendukung penerapan manajemen talenta, mulai dari pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, hingga penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi sistem merit yang tengah didorong pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi.

Melalui penerapan manajemen talenta, Pemkab Grobogan berharap proses pembinaan karier ASN berlangsung lebih objektif, terarah, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya manusia yang semakin baik diharapkan mampu memperkuat kualitas birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat seiring hadirnya aparatur yang kompeten pada bidangnya. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 22 June 2026

Created: 22 June 2026

Purwodadi – Kualitas pelayanan publik pada dasarnya ditentukan oleh konsistensi perbaikan di lapangan, bukan semata dari hasil penilaian. Karena itu, setiap proses evaluasi dipandang penting sebagai ruang untuk memastikan layanan pemerintah tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi penekanan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan secara daring dalam rangka Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, Senin (22/6/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri PANRB terkait pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga 31 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa tugas aparatur tidak hanya dipahami dalam konteks pemenuhan indikator penilaian, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa berbagai instrumen evaluasi yang ada, baik dari Kementerian PANRB maupun lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman, pada dasarnya memiliki fokus yang saling melengkapi dalam mendorong perbaikan kualitas layanan publik di setiap lini.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi harus menjadi ruang pembenahan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin tertib, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, fasilitas layanan kesehatan, satuan pendidikan, dan unit pelayanan lainnya yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan.

Sejalan dengan itu, ia mengingatkan agar berbagai hal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang bersifat non-substansi dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja layanan, dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut penting agar fokus utama tetap terjaga pada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga standar layanan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menekankan pentingnya penguatan lima aspek utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pertama, terkait Standar Pelayanan (SP). Ia menegaskan bahwa SP berbeda dengan SOP. SP merupakan acuan layanan kepada masyarakat yang memuat syarat, prosedur, biaya, serta jangka waktu pelayanan yang harus disampaikan secara jelas dan terbuka. Standar pelayanan yang tidak dikomunikasikan dengan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sehingga perlu dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi seperti papan layanan, media sosial, maupun laman resmi.

Kedua, terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sekda mendorong agar SKM tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk melihat kualitas layanan serta dasar perbaikan berkelanjutan.

Ketiga, terkait waktu layanan. Ia mengingatkan pentingnya kepastian jam pelayanan agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian saat mengakses layanan, termasuk pengaturan petugas secara bergantian agar pelayanan tetap berjalan pada jam yang telah ditetapkan.

Keempat, terkait sarana prasarana, khususnya bagi kelompok rentan. Sekda menegaskan bahwa penyediaan fasilitas layanan harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih inklusif.

Kelima, terkait sarana publikasi dan kanal informasi layanan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan media informasi, baik elektronik maupun non-elektronik, sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk sebagai kanal pengaduan dan penyampaian informasi layanan.

Sekda juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak alergi terhadap kritik, karena masukan dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Dalam arahannya, Sekda juga menegaskan bahwa PEKPPP merupakan instrumen untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus menjadi dasar perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh unit layanan.

Kabupaten Grobogan sendiri dalam beberapa tahun terakhir konsisten berada pada kategori A- (Baik) dalam Indeks Pelayanan Publik, yang menjadi salah satu indikator capaian kualitas layanan di daerah.

Pelaksanaan evaluasi tahun 2026 akan dilakukan melalui sistem elektronik dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, unit layanan kesehatan, pendidikan, hingga unit pelayanan publik lainnya sebagai lokus penilaian.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Grobogan yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan PEKPPP, termasuk tahapan pengisian data, pemenuhan dokumen dukung, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam proses evaluasi.

Melalui proses evaluasi yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dari sisi pemenuhan indikator, tetapi juga dari sisi pengalaman layanan yang dirasakan masyarakat dalam proses pelayanan sehari-hari. (jsa)