Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 28 July 2025

Created: 28 July 2025

Purwodadi — Mengawali pekan terakhir bulan Juli, Senin (28/7/2025), pegawai dari Sekretariat Daerah, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan mengikuti apel pagi di halaman kantor Setda. Apel dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda, Yuliana Mulyani.

Di tengah berjalannya Triwulan III, apel ini menjadi pengingat penting bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perlu terus dikawal agar tetap selaras dengan perencanaan. Dalam amanatnya, Yuliana menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara realisasi fisik dan keuangan, sehingga capaian kerja dapat diwujudkan secara terukur dan sesuai target, baik dari sisi pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran.

Upaya ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan tertib, efektif, dan akuntabel. Ketika pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran berjalan seiring dengan rencana, manfaatnya akan lebih cepat dan nyata dirasakan oleh masyarakat.

Pelajaran dari Triwulan II

Hasil Evaluasi Triwulan II 2025 menunjukkan bahwa realisasi keuangan telah mencapai 43,30% dari target 65,73%, sedangkan realisasi fisik sebesar 44,65% dari target 68,64%. Angka ini menjadi bahan refleksi sekaligus pengingat bahwa percepatan perlu dilakukan secara simultan—baik dalam pelaksanaan teknis di lapangan maupun dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang hasil evaluasi ini bukan sebagai kendala, melainkan sebagai pijakan untuk memperkuat langkah-langkah percepatan di triwulan berikutnya. Beberapa strategi yang mulai dijalankan antara lain percepatan proses pengadaan barang/jasa, penjadwalan ulang kegiatan yang lebih terukur, serta monitoring berkala untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun.

Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ritme pembangunan agar tetap terkendali dan berdampak langsung pada capaian prioritas daerah.
Lihat evaluasi lengkap di sini

Refleksi dan Komitmen Bersama


Apel ini menjadi refleksi bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak semata ditentukan oleh waktu, tetapi juga oleh disiplin kerja, ketepatan langkah, dan semangat kolektif untuk menyelesaikan target pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berkomitmen menjaga konsistensi pelaksanaan program, menyelaraskan antara target dan realisasi, serta memastikan setiap tahapan berjalan dalam koridor perencanaan yang tertib.

Melalui langkah-langkah terukur dan sinergi lintas perangkat, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya menjaga irama pelaksanaan program agar tetap tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

Karena keberhasilan pembangunan bukan hanya soal memenuhi target, tetapi memastikan setiap tahapan membawa manfaat yang nyata, menjawab kebutuhan, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 July 2025

Created: 24 July 2025

Purwodadi — Sound horeg kini bukan hanya soal hiburan. Di balik dentuman suara yang digandrungi sebagian kalangan, muncul suara lain yang tak kalah nyaring: keresahan warga akan ketenteraman yang terganggu. Dari getaran kaca hingga percikan konflik antartetangga, fenomena ini mulai menimbulkan ruang perdebatan—antara ekspresi dan batasan.

Isu tersebut menjadi pokok bahasan dalam Forum Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Tahun 2025 yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Grobogan pada Kamis (24/7/2025) di Ruang Rapat Wakil Bupati. Forum ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dan dihadiri unsur Forkopimda melalui perwakilan, perangkat daerah terkait, kantor Kementerian Agama, serta lembaga keagamaan.

Antara Hiburan dan Gangguan: Mencari Titik Temu

Fenomena sound horeg dibahas dari berbagai sudut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan bahwa terdapat regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai baku tingkat kebisingan berdasarkan peruntukan kawasan. Penggunaan alat pengeras suara di atas ambang batas tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketenteraman warga.

Dinas Kesehatan menambahkan, suara yang ekstrem atau mendadak—seperti dari sound horeg—berisiko bagi masyarakat tertentu, misalnya pasien di rumah sakit, lansia, atau penderita gangguan jantung. Sementara dari unsur TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan disampaikan harapan agar fenomena ini tidak berkembang tak terkendali seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Ketiganya sepakat bahwa penanganan sejak dini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah gesekan di lapangan.

Kementerian Agama Grobogan turut memberikan perspektif, bahwa bahkan dalam aktivitas ibadah sekalipun, penggunaan pengeras suara telah diatur untuk menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. MUI Grobogan pun menegaskan pentingnya etika bertetangga dan prinsip tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Langkah Awal Menuju Penanganan Bersama

Menutup forum, Sekda Anang Armunanto menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah lanjutan. Ia juga mengarahkan agar konsep awal surat edaran disiapkan sebagai opsi imbauan kepada masyarakat, yang tentunya akan menunggu arahan dan keputusan pimpinan daerah.

“Saya minta Satpol PP segera berkoordinasi dengan Bagian Hukum, DLH, Staf Ahli, Dinkes, dan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk menyiapkan konsep surat edaran sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan pandangannya agar perangkat daerah tidak menggunakan sound horeg dalam kegiatan resmi pemerintahan, khususnya dalam event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti perayaan hari besar atau karnaval.

Selain wacana kebijakan, pendekatan persuasif juga dinilai penting. Sekda mendorong upaya komunikasi yang lebih humanis kepada pelaku usaha dan komunitas pengguna sound horeg. Menurutnya, kesadaran sosial bisa tumbuh lebih baik melalui pendekatan yang edukatif dan penuh pengertian.

Menuju Ruang Publik yang Harmonis dan Tertib

Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan bahwa menjaga ketenteraman bukan berarti mengekang kreativitas. Namun ekspresi tetap harus dibingkai dengan kesadaran ruang dan tanggung jawab sosial. Pemerintah Kabupaten Grobogan membuka ruang dialog, dan dalam waktu dekat akan menelaah hasil forum sebagai bahan untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan yang lebih komprehensif.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menjaga ketertiban sosial dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari potensi gangguan akibat penggunaan alat hiburan berdaya tinggi. Karena ruang publik yang tertib, nyaman, dan inklusif adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat yang aman, sehat, dan berkeadilan. (jsa)