Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 July 2025

Created: 23 July 2025

Purwodadi — Ancaman rokok ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi atau pelanggaran hukum. Dampaknya meluas: dari kerugian penerimaan negara hingga risiko kesehatan yang mengintai masyarakat. Karena itu, upaya pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Semangat inilah yang menjadi inti dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal atau Rokok Ilegal yang digelar pada Rabu (23/7/2025) di Aula Rumah Kedelai Grobogan (RKG). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dan diikuti oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai garda depan dalam penegakan Peraturan Daerah, termasuk dalam pengawasan barang kena cukai ilegal. Kemampuan mengenali berbagai bentuk pelanggaran serta memahami regulasi yang berlaku menjadi bekal penting bagi personel Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Dengan memahami regulasi, Satpol PP dapat membantu memberantas rokok ilegal, mencegah kerugian negara, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya,” tegas Sekda.

Ia menggarisbawahi bahwa bimtek ini bukan hanya kegiatan rutin, melainkan ruang untuk memperkuat kapasitas teknis dan kerja sama lintas sektor. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis rokok ilegal—seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, dan pita bekas—serta memahami cara pengumpulan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui bimtek ini, saya berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait rokok ilegal, mulai dari jenis, cara identifikasi, hingga pengumpulan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut bersama pihak seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan," ujarnya.

Lebih jauh, Sekda menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan. Edukasi publik, menurutnya, merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang perlu terus diperkuat. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat mengenali potensi bahaya dan ikut menjaga lingkungannya dari peredaran rokok ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima daerah tidak hanya dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan. Sebagian juga digunakan untuk membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI), sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan yang adil dan merata.

Kegiatan bimtek ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Kepala Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bea Cukai Semarang, Polres Grobogan, dan Kejaksaan Negeri Grobogan. Sinergi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal adalah kerja bersama, yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Masyarakat yang sehat dan negara yang kuat hanya dapat diwujudkan bila hukum ditegakkan, penerimaan negara dikelola secara adil, dan sumber daya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Rokok ilegal, dengan segala dampaknya, adalah ancaman nyata yang harus dihadapi bersama—oleh pemerintah dan masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menjaga ketertiban perdagangan dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari peredaran barang ilegal. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari ikhtiar besar menuju kehidupan yang lebih aman, sehat, dan berkeadilan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 22 July 2025

Created: 22 July 2025

Purwodadi — Pembangunan daerah bukan semata urusan realisasi anggaran dan pelaporan fisik, melainkan tentang bagaimana setiap program mampu menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat. Di tengah dinamika dan tantangan yang terus bergerak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus menjaga komitmen agar setiap langkah pembangunan berjalan sesuai arah, seimbang antara capaian teknis dan kemanfaatan sosial.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Grobogan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Selasa (22/7/2025), di salah satu hotel di Purwodadi. Rapat dibuka langsung oleh Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dan dihadiri pimpinan perangkat daerah dan juga perwakilan legislatif.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menyampaikan bahwa evaluasi rutin semacam ini merupakan bagian penting dari proses pembangunan. “Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  yang kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini untuk kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Grobogan”, ujarnya.

Bupati mengungkapkan bahwa alokasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,94 triliun. Hingga 10 Juli 2025, realisasi keuangan telah mencapai Rp1,27 triliun atau 43,30%, dengan realisasi fisik sebesar 44,65%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, meskipun pada beberapa perangkat daerah masih terdapat ruang optimalisasi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.

“Perangkat daerah yang capaian fisik dan keuangannya masih rendah, kami minta untuk bekerja lebih keras mengejar ketertinggalan. Sementara yang sudah cukup tinggi, kami apresiasi dan harap terus ditingkatkan,” tegasnya.

Beliau juga menegaskan pentingnya pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari pemantauan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Rapat semacam ini bukan hanya ajang menyampaikan angka dan data, tetapi juga menjadi ruang komunikasi untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi bersama.

Untuk itu, beberapa langkah percepatan perlu dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten. Mulai dari penyusunan jadwal kerja dan rencana pencairan anggaran yang lebih terukur, percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa, hingga evaluasi berkala agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Semangat kolaboratif mewarnai jalannya rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto. Forum berlangsung secara terbuka dan dialogis, dengan masing-masing perangkat daerah menyampaikan masukan serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Heru Dwi Cahyono, turut menyampaikan evaluasi teknis atas capaian pembangunan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa realisasi hingga pertengahan tahun masih berada di bawah target triwulan. Namun, hal ini justru menjadi ruang refleksi sekaligus peluang untuk mempercepat pelaksanaan agar tetap berada pada jalur optimal. “Target keuangan Triwulan II sebesar 65,73%, realisasinya 43,30%. Target fisik 68,64%, realisasi 44,65%. Ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk akselerasi kinerja,” jelasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi C DPRD Grobogan, Sriyanto, turut memberikan penguatan terhadap pentingnya koordinasi dan komunikasi antarpihak. “Sering-seringlah berkoordinasi dengan yang kompeten. Harus ada konsep dalam mencari solusi agar persoalan cepat teratasi,” pesannya.

Melalui forum ini, Pemkab Grobogan kembali menunjukkan komitmennya untuk terus bergerak, memperbaiki, dan menyesuaikan strategi pembangunan dengan dinamika yang ada. Evaluasi bukan menjadi beban, tetapi justru ruang untuk menemukan kekuatan dan mempercepat capaian.

Pembangunan daerah tidak sekadar berbicara tentang target dan realisasi, tetapi juga tentang ketekunan, keberpihakan, dan konsistensi. Di balik setiap lembar laporan, tersimpan harapan yang ingin diwujudkan: agar setiap program benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari perubahan yang bermakna.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berkomitmen memperkuat pengendalian pembangunan yang transparan, responsif, dan berkelanjutan. Evaluasi bukan akhir, tetapi pijakan untuk bekerja lebih baik. Karena pembangunan, sejatinya, adalah tentang keberpihakan dan kebermanfaatan. (jsa)