Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 March 2025

Created: 06 March 2025

Grobogan – Konsolidasi pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan transparansi tata kelola pemerintahan. Dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar secara daring pada Kamis (6/3/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menekankan pentingnya perbaikan sistem pengadaan guna menutup celah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mengikuti rakor ini secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan. Turut hadir Inspektur Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, dua direktur RSUD lainnya di Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian PBJ, serta Admin MCP Kabupaten Grobogan. Rapat dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, yang menegaskan bahwa pengelolaan pengadaan yang transparan dan efisien harus menjadi prioritas dalam mencegah praktik korupsi dan memastikan optimalisasi penggunaan anggaran.

Ely Kusumastuti menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

"Saat ini ada pembaruan regulasi dan tata kelola, tetapi masih ditemukan celah penyimpangan yang harus segera ditutup. Salah satu strategi yang kami dorong adalah konsolidasi pengadaan untuk menghindari potensi penipuan, pungutan liar, serta proses yang berbelit-belit," ujarnya.

Strategi utama yang didorong dalam rakor ini adalah konsolidasi pengadaan barang dan jasa, yaitu penggabungan beberapa paket pengadaan sejenis sejak tahap perencanaan hingga pemilihan penyedia oleh UKPBJ.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah KPK RI, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan merupakan strategi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis dalam tahap perencanaan, persiapan pengadaan, dan/atau pemilihan penyedia oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

"Dengan konsolidasi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal," jelasnya.

Pelaksanaan konsolidasi pengadaan memiliki enam tujuan utama. Pertama, mengurangi biaya proses pengadaan (procurement cost). Kedua, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Ketiga, memastikan nilai manfaat yang optimal dari setiap belanja negara. Keempat, memberdayakan industri dalam negeri. Kelima, mempermudah transaksi melalui metode e-purchasing. Keenam, menstandarkan spesifikasi untuk mengurangi kecenderungan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.

MCP 2025, yang diluncurkan KPK sehari sebelum rakor ini, hadir dengan penyempurnaan delapan area intervensi utama guna memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memperkecil ruang bagi praktik koruptif serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

Dengan adanya reformasi sistem pengadaan dan sinergi antar pemangku kepentingan, proses pengadaan diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam pengadaan barang dan jasa harus benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 March 2025

Created: 06 March 2025

Purwodadi — Menjaga ketertiban selama Ramadan dan Idulfitri bukan sekadar tanggung jawab aparat, tetapi juga kewajiban bersama. 

Di tengah kehidupan masyarakat Grobogan yang penuh toleransi—terlihat dari kebiasaan menghormati ibadah puasa, berbagi takjil, hingga penyesuaian jam operasional warung makan—potensi gesekan sosial tetap perlu diantisipasi sejak dini. Deteksi dini dan respon cepat menjadi kunci agar gesekan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. 

Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Gedung Riptaloka, Kamis (6/3/2025). Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat menjelang Ramadan hingga Idulfitri.

Bupati Grobogan, Setyo Hadi, mengapresiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang telah mempertemukan berbagai pihak dalam rakor ini. Ia menekankan bahwa kesadaran kolektif dan sinergi antarstakeholder sangat diperlukan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. 

"Gesekan yang terjadi antara pribadi maupun kelompok harus kita sikapi dan kenali sejak awal untuk mencegah konflik sosial yang berkelanjutan," ujarnya. 

Untuk memastikan diskusi berjalan efektif, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, bertindak sebagai moderator dalam pertemuan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI-Polri, Kejaksaan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan. 

Rapat ini juga diwarnai sesi diskusi tanya jawab, di mana peserta menyampaikan masukan serta kendala yang dihadapi dalam menjaga stabilitas sosial. 

Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan, Letkol Kav. Barid Budi Susila, S.Sos., menegaskan bahwa TNI siap mendukung penuh upaya cipta kondisi. Namun, dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengajukan permohonan bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu, ia menyoroti kerja sama antara Bulog dan TNI, di mana Babinsa turut berperan dalam penyerapan gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan bahwa tantangan sosial tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi dinamika global. 

Polres telah menggelar berbagai operasi cipta kondisi, seperti razia miras, patroli keamanan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Selain itu, Polres juga berencana mengumpulkan perguruan pencak silat guna membangun kesepahaman bersama, mencegah potensi kesalahpahaman, serta menghindari konflik yang kerap dipicu oleh hal-hal sepele. 

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan, Frengki Wibowo, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan hak aliran kepercayaan serta penegakan hukum yang tegas dan adil sebagai upaya pencegahan konflik. Ia juga menekankan peran serta masyarakat dalam pengawasan hukum agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan. 

Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, Ramadan dan Idulfitri di Grobogan diharapkan berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif—harmoni yang harus terus dijaga, tidak hanya di bulan suci, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. (jsa)