Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 12 March 2025

Created: 12 March 2025

Purwodadi - Sekretariat Daerah (Setda) memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang perlu diterapkan secara cermat.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, memimpin rapat efisiensi anggaran di lingkungan Setda pada Rabu (12/3/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, serta para Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Setda.  

Efisiensi anggaran bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian di Setda.

Sebelum langkah efisiensi diterapkan, diperlukan identifikasi terhadap belanja yang dapat dioptimalkan atau disesuaikan.

Setiap bagian perlu mengkaji program kerja serta kebutuhan operasionalnya untuk menentukan pos mana yang dapat diefisienkan tanpa mengurangi efektivitas kinerja dan pelayanan administrasi pemerintahan.  

Hasil identifikasi ini menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi masing-masing bagian. Dengan pendekatan ini, efisiensi yang diterapkan tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian tetap dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Sebagai pusat koordinasi kebijakan daerah, Setda harus memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan.  

Kebijakan efisiensi ini berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900/833/SJ.

Regulasi tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta menata ulang belanja operasional agar lebih tepat guna.

Selain itu, efisiensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, mendukung pencapaian misi pembangunan, serta memperkuat target pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui rapat ini, Sekda berharap setiap bagian di Setda dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah efisiensi yang sesuai dengan regulasi.

Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat kualitas layanan administrasi dan mendukung pembangunan yang lebih terarah serta berkelanjutan.(jsa) 

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 12 March 2025

Created: 12 March 2025

Purwodadi-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan pajak daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. didampingi Kepala BPPKAD, Inspektur, Bappeda serta Kabag Hukum Setda menghadiri secara daring Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (PKS OP4D) pada Rabu, 12 Maret 2025.

Acara yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Setda ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui integrasi data dan pengawasan bersama.  

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta pemerintah daerah yang dilakukan secara serentak. Momentum ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menekankan bahwa PKS ini merupakan instrumen strategis dalam memperkuat local taxing power atau kewenangan pemungutan pajak di daerah. Sinergi antara data pajak pusat dan daerah memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap wajib pajak, optimalisasi pemungutan pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah. Dukungan teknis meliputi analisis data, pendampingan dalam pengawasan, serta pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.  

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyoroti pentingnya kerja sama ini mengingat adanya irisan subjek pajak antara pusat dan daerah. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. Namun, sistem ini memerlukan pengawasan berbasis data yang kuat guna memastikan kepatuhan dan meminimalkan potensi kebocoran pajak. Dengan pertukaran serta pemanfaatan data perpajakan, pengawasan wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk dalam pemeriksaan dan penagihan.  

Secara regulasi, kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU ini bertujuan menciptakan hubungan keuangan yang lebih transparan dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada empat pilar utama: penguatan local taxing power, penurunan ketimpangan keuangan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Optimalisasi pemungutan pajak melalui PKS OP4D tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memastikan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.

Pada tingkat daerah, PKS OP4D membuka akses terhadap data perpajakan pusat untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal. Pendampingan teknis dari DJP memungkinkan pengelolaan pajak daerah yang lebih akurat dan sistematis. Sinergi ini juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.  

Lebih dari sekadar menambah penerimaan daerah, optimalisasi pemungutan pajak adalah langkah strategis dalam membangun penguatan keuangan daerah. Dengan sistem perpajakan yang lebih solid, pemerintah daerah memiliki ruang keuangan yang lebih luas untuk meningkatkan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi utama dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera. (jsa)