- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi – Banjir yang melanda enam kecamatan di Grobogan mengakibatkan ribuan rumah terendam, ratusan hektare sawah tergenang, serta tiga titik tanggul di Sungai Tuntang jebol. Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana ini, dengan prioritas utama menutup tanggul jebol dalam dua hari serta menyiapkan langkah pemulihan dan mitigasi jangka panjang.
Sebelum memimpin rapat koordinasi di Polres Grobogan pada Selasa (11/3/2025), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung lokasi pengungsian dan proses penutupan tanggul di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug. Ia memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga fasilitas dapur umum. Bantuan tambahan juga disalurkan, termasuk perlengkapan anak-anak, guna memberikan kenyamanan selama mereka berada di pengungsian.
Pada saat yang sama, BBWS Pemali Juana menargetkan tiga titik tanggul jebol—di Desa Baturagung, Desa Papanrejo, dan Desa Sukoreko—dapat tertutup dalam dua hari. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan aliran air yang masih menggenangi permukiman warga dan mencegah potensi banjir susulan.
Dalam rapat koordinasi, Gubernur menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak berhenti setelah tanggul tertutup. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, terutama menjelang Idulfitri. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mendapatkan dukungan anggaran, termasuk opsi modifikasi cuaca guna mengendalikan curah hujan selama masa perbaikan tanggul.
Selain penanganan darurat, rapat ini juga membahas dampak luas banjir terhadap masyarakat. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, melaporkan bahwa bencana ini merendam 5.501 rumah di 26 desa, menyebabkan 1.202 jiwa mengungsi. Sektor pertanian pun terdampak dengan 526 hektare sawah tergenang, yang berpotensi mengakibatkan gagal panen.
Sekda Grobogan, Anang Armunanto, menambahkan bahwa setelah tanggul tertutup, fokus utama adalah percepatan pemulihan lingkungan. Rumah warga dan fasilitas umum harus segera dibersihkan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Untuk mendukung upaya ini, Pemkab Grobogan telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi.
Di luar penanganan jangka pendek, Sekda Grobogan juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah hulu sungai. Perubahan fungsi lahan di kawasan ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya debit air dan sedimentasi sungai. Ia mengusulkan program penghijauan kembali daerah aliran sungai (DAS) sebagai langkah mitigasi jangka panjang, guna meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Normalisasi sungai dan penguatan tanggul tetap menjadi solusi utama yang dibahas dalam rapat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengupayakan pendanaan dalam merealisasikan langkah-langkah tersebut.
Dengan sinergi lintas sektor dan langkah-langkah yang terencana, risiko banjir di Grobogan diharapkan dapat ditekan. Pengelolaan DAS yang lebih baik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi masyarakat dari dampak bencana di masa depan. (jsa)
