- Read Time: 1 min
Grobogan – Penayangan seluruh kegiatan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu indikator penilaian Monitoring Center for Prevention Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Mengingat pentingnya hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. meminta agar pejabat atau staf yang ditugasi menangani Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) lebih cermat dalam menyusun dan mengumumkan RUP, baik dalam hal pemaketan, pemilihan metode pengadaan, rencana waktu pemilihan, rencana pelaksanaan kontrak maupun dalam menentukan pagu anggaran sehingga RUP semua perangkat daerah dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu.
“Cermati dan perhatikan dalam menyusun dan mengumumkan RUP baik dalam hal pemaketan, pemilihan metode pengadaan, rencana waktu pemilihan, rencana pelaksanaan kontrak, maupun dalam menentukan pagu anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan semua OPD akan dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu”, ujar Sekda Anang Armunanto.
Hal itu disampaikan Sekda Anang Armunanto saat membuka Bimtek Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD-P TA 2023 bagi Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan se-Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (3/10/2023).
Sekda Anang Armunanto mengatakan baru-baru ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Grobogan. Maka, kata dia, sesuai dengan regulasi semua anggaran perubahan harus dimasukkan dalam RUP melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Versi 4 pada situs www.sirup.lkpp.go.id.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin mengungkapkan maksud diselenggarakannya bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara penggunaan aplikasi SiRUP Versi 4 sebagai sarana penyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa. Sedangkan, untuk tujuannya adalah agar seluruh perangkat daerah mampu menyusun dan mengumumkan RUP APBD-P Tahun Anggaran 2023 secara baik, benar, dan tepat waktu sesuai amanat Perpres No.12 Tahun 2021.
Kegiatan ini diikuti oleh 58 (Lima Puluh Delapan) peserta dari perwakilan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Adapun selaku narasumber adalah Perencana Pertama Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan (PMEP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Pandu Guterres.
(Protkompim— JSA-HNST)
Grobogan - Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik Pejabat Struktural Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sekolah maupun Korwilcam Bidang Pendidikan, berlokasi di Pendopo Kabupaten Grobogan pada hari Selasa (3/10/2023).
Sri Sumarni menyampaikan bahwa diperlukan rotasi jabatan untuk penyegaran dan menyesuaikan kebutuhan organisasi.
Sri Sumarni berharap untuk semua dapat penugasan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi tugas kita sebagai ASN dan pelayan masyarakat.
Jakarta (20/09/23) - Sekda Grobogan Anang Armunanto menghadiri Japan Indonesia Local Administration Seminar 2023 yang bertema "Regional Revitalization And Rural Development: A Framework To Achieve An Equitable Development " bertempat di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, Mendagri menyebut, Indonesia bisa berkaca dan belajar dari studi kasus yang terjadi di Jepang. Tingginya urbanisasi di Jepang membuat kota menjadi kompetitif dan biaya hidup bertambah tinggi.
