- Read Time: 1 min
Grobogan - Meskipun hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menyampaikan masih terdapat sejumlah temuan atau rekomendasi, baik dari BPK RI maupun dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mesti segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Pernyataan itu disampaikannya saat mewakili Bupati Grobogan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023, Selasa (13/6/2023), di Hotel 21 Purwodadi.
Sekda Sumarsono meminta segenap kepala perangkat daerah yang masih terdapat tunggakan temuan atau rekomendasi agar memprioritaskan upaya-upaya dalam menyelesaikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.
“Kepada para kepala perangkat daerah yang masih ada tunggakan temuan atau rekomendasi, agar mendapat perhatian serius dan sungguh-sungguh, untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama”, ujar Sekda Sumarsono.
Pihaknya mengatakan sesuai regulasi yang berlaku, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dirinya menambahkan, selain itu pejabat juga wajib memberikan penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas laporan dalam hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
Pada kesempatan itu, Sekda Sumarsono juga meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja perangkat daerahnya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pada itu, dirinya juga meminta agar pimpinan perangkat daerah dapat mempertanggungjawabkan amanah masyarakat dalam mengelola anggaran daerah secara akuntabel dan transparan.
“Seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, dengan bekerja keras, curahkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Grobogan yang kita cintai dan banggakan ini”, ujarnya.
Sementara itu Inspektor Kabupaten Grobogan Moch. Susilo, S.H.,M.M.,CFrA.,CGCAE.,QRGP menyampaikan bahwa rakorwas ini bertujuan guna menjalin komunikasi yang efektif dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten.
Pihaknya berharap melalui rakorwas ini segala temuan dan rekomendasi, baik dari BPK RI maupun dari APIP, dapat segera ditindaklanjuti serta dipenuhi kelengkapan administrasinya.
(Protkompim— JSA)
Grobogan - Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M mengapresiasi sinergi antara Pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan desa. Menurutnya, sinergi itu mewujud dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung.
Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol Arh Muda Setyawan, S.I.P selaku pemimpin upacara penutupan yang membacakan sambutan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, mengatakan bahwa program TMMD merupakan salah satu upaya TNI dalam memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kewilayahan. 
Beberapa Inovasi yang dikembangkan Bupati Grobogan adalah Rumah Kedelai Grobogan (RKG) dan Rat Hunter. RKG menjadi pusat pengembangan kedelai secara komprehensif. Yakni memiliki beberapa bidang, seed center, training center, Rumah Tempe dan Tahu Higiena serta Resto Yang didominasi bahan baku kedelai lokal Non-GMO “Ujar Dr Sunanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Keberhasilan RKG ini ditandai dengan terus meningkatnya Kedelai di Kabupaten Grobogan. Selain itu, saat ini sebagian besar benih kedelai yang tersebar di Indonesia berasal dari Kabupaten Grobogan, utamanya Kedelai Varietas Grobogan. 
