- Read Time: 1 min
Grobogan - Keluarga besar Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan menggelar acara halal bihalal di markas PMI Kabupaten Grobogan, Senin (22/5/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan pada kesempatan itu mengingatkan agar segenap pengurus dan relawan PMI senantiasa meluruskan niat mengabdi untuk kemanusiaaan dan menjalankan aktivitasnya secara profesional dan akuntabel.
“Ketika kita beraktivitas di PMI, ini diniatkan adalah dalam rangka untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, niat kemanusiaan ini tolong harus selalu kita jaga, sampai kapanpun harus kita jaga. Tidak ada motivasi yang lain selain mengabdikan diri untuk kemanusiaan melalui PMI”, ujarnya.
Sekda Sumarsono berharap segenap jajaran pengurus PMI dan relawan mampu menciptakan iklim yang sejuk di dalam kepengurusan maupun dalam setiap aktivitas yang ada PMI Kabupaten Grobogan. Pihaknya meminta jikalau terdapat perbedaan pendapat maka perlu disikapi dengan bijaksana.
“Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan perpecahan di antara kita. Perpecahan di antara pengurus, perpecahan di antara jajaran karyawan-karyawati di lingkungan PMI, itu jangan sampai terjadi. Jika ada perbedaan marilah duduk bersama, kita cari solusinya supaya kita memiliki persepsi yang sama”, terangnya.
Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar PMI dalam menjalankan aktivitasnya secara akuntabel sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Hematnya, melalui pengelolaan administrasi yang benar dan tertib maka tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari. Hal ini karena PMI menggunakan dana hibah dari pemerintah dan menggunakan anggaran yang dipungut dari masyarakat. “Kita (PMI) menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah. Setiap tahun kita mendapatkan hibah pemerintah daerah, kedua, kita menggunakan anggaran yang kita pungut dari masyarakat, yaitu setiap tahun kita mengadakan bulan dana PMI. Demikian juga, donor darah, ada biaya yang kita bebankan ketika ada masyarakat yang membutuhkan darah. Ini, penggunaan anggaran-anggaran dari sini kita mohonuntuk dilaksanakan secara tertib dan mengikuti aturan yang berlaku”, tegasnya.
(Protkompim— JSA)
Sementara itu, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan tugas konstitusional BPK dan BPK wajib menyerahkan LHP atas LKPD kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai tingkat kewenangannya. Lebih lanjut, Hari menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. 
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menilai penelitian yang berkualitas sangat dibutuhkan Pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan pemerintah lainnya. Sehingga dirinya berharap perangkat daerah agar menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan.
Terkait optimasi pengelolaan hutan, Sekda Sumarsonono menyebut bahwa hampir 35% dari total luas wilayah Kabupaten Grobogan merupakan kawasan hutan produksi. Pihaknya menyoroti bagaimana strategi untuk mengoptimalkan kawasan hutan tersebut untuk sebesar-besa kesejahteraan rakyat tanpa mengobarkan fungsi ekologi.
Sementara itu, menyoal isu kebencanaan, banjir dan kekeringan kata Sekda Sumarsono adalah kejadian yang setiap tahun dihadapi Kabupaten Grobogan. Hal ini, kata dia tidak dapat terlepas dari permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan komprehensif dari hulu hingga hilir.
