- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi — Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, memimpin pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) 2024 di Ruang Rapat Sekda, Selasa, 20 Agustus 2024. Forum ini menjadi arena evaluasi dan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam layanan kesehatan di Kabupaten Grobogan.
Dalam pertemuan tersebut, Anang Armunanto menyoroti keberhasilan Kabupaten Grobogan dalam meraih Universal Health Coverage (UHC). Sekda Anang Armunanto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Grobogan mencapai UHC. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga keaktifan peserta BPJS Kesehatan sebagai fondasi keberlanjutan program.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Grobogan, Wahyu Setyorini, mewakili Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus melaporkan beberapa isu kritis yang memengaruhi mutu layanan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya rasio dokter umum di sejumlah fasilitas kesehatan, yang dinilai belum memadai untuk melayani jumlah peserta JKN yang terdaftar. Kekurangan ini berdampak langsung pada aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
Masalah lain yang dibahas adalah ketersediaan obat yang menjadi faktor kunci dalam kepuasan peserta BPJS. Koordinasi yang lemah antara apoteker, dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) memperburuk situasi ini. Selain itu, peserta pasif yang jarang berkunjung ke FKTP atau apotek tidak terpantau dengan baik, menambah tantangan dalam pengelolaan layanan kesehatan.
Optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB) menjadi salah satu fokus pembahasan, dengan tujuan meningkatkan koordinasi antar pihak serta memastikan ketersediaan obat. Dengan implementasi PRB yang lebih efektif, diharapkan peserta yang pasif dapat kembali terpantau dan mendapatkan pengobatan yang konsisten.
Forum ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi sinergi antar pemangku kepentingan di Grobogan. Dukungan berbagai instansi seperti BAPPEDA, BPPKAD, BKPPD, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedjati Soemodiardjo, serta organisasi profesi seperti IDI dan FKFI, menjadi kunci dalam menjawab tantangan layanan kesehatan. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Grobogan tidak hanya berpeluang mempertahankan UHC, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warganya.
(Protkompim— JSA)
Purwodadi — Senin, 19 Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus berupaya meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. Sekretaris Daerah, Anang Armunanto, bersama jajaran dinas terkait, mengadakan rapat virtual dengan Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI dari ruang rapat Sekda, fokus pada perbaikan penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam rapat tersebut, Sekda Anang Armunanto menggarisbawahi berbagai langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan oleh Pemkab Grobogan. Namun, sejumlah kendala muncul dalam pengisian SPI, terutama kekhawatiran responden terhadap link survei yang dianggap sebagai potensi penipuan. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi, menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat.
