- Read Time: 1 min
Grobogan - Kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Grobogan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Intervensi PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim) bersama Gubernur Jawa Tengah secara Virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (7/6/2023).
Bupati Sri Sumarni mengatakan salah satu langkah yang dilakukannya adalah memastikan data BNBA (By Name By Address) sasaran intervensi kemiskinan ekstrim yang harus diintervensi terkait 8 (Delapan) sektor, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik, sumber air/air bersih, jamban, anak tidak sekolah, disabilitas, tidak bekerja, dan risiko stunting.
Selain itu, pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi mingguan untuk memantau dan mengevaluasi progres penanganan maupun kendala yang dihadapi.
Upaya yang lain dilakukan adalah memetakan penanganan intervensi yang sudah dianggarkan melalui APBN, APBD Provinsi/Kabupaten dan Desa di tahun 2023 ini. Termasuk memberikan pengarahan kepada Kepala Desa guna menggunakan APBDes tahun 2023 dalam mengintervensi sasaran BNBA kemiskinan ekstrim.
“Memetakan penanganan ini, kita inventaris yang sudah dianggarkan melalui APBN, APBD, mungkin dari Provinsi, Kabupaten, dari Desa, dan termasuk di provinsi ini sebetulnya banyak anggaran tapi tidak sesuai dengan data ektrim yang di lokasi desa”, terangnya
“Pengarahan APBDes Tahun 2023 sesuai aturan untuk digunakan juga dalam sasaran BNBA ini termausk kemiskinan ekstrim sudah dilaksanakan”, imbuhnya.
Pihaknya juga mengatakan mengajak berbagai pihak bergotong-royong untuk “ngroyok bareng” menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim ini.
“Saya terus berkoordinasi termasuk CSR (Corporate Social Responsibility), nanti saya akan mengumpulkan teman-teman swasta ikut serta memberi andil di dalamnya untuk menyelesaikan RTLH, termasuk di BAZNAS sudah ada alokasi di tahun ini ada 100 rumah. Tahun ini, data 7.117 rumah, sudah ada anggaran 130 rumah, termasuk CSR nanti mungkin ada tambahan lagi. Dan saya minta doanya Bapak, (red: anggaran) perubahan saya juga akan menganggarkan 600 rumah layak huni. Dan saya akan kerja sama dengan swasta, dengan TNI-POLRI, saya ajak rembuk bareng keroyok bareng-bareng, dan kalau memang dari Provinsi masih ada anggaran mohon dibantu Bapak”, ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah-langkah terukur yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) yang ada di Kabupaten Grobogan.
“Saya ucapkan terima kasih Bu Sri dari Grobogan, nha ini sudah mulai terukur mulai bagus … Jadi progres-progres seperti di Grobogan tadi disiapkan, nanti kami akan menyelesaikan ini, menyelesaikan ini, menyelesaikan ini”, ujar Gubernur Ganjar.
“Bu Sri Punya pengalaman, maka beberapa perusahaan yang ada di sana bisa diajak untuk terlibat umpama yang sifatnya fisik rumah tadi , ada batu ada pasir ada semen ada manusia, Bapak Ibu terbayangkan, semennya umpamanya pabrik semen, pasir, itu yang para penambang-penambang itu ayo csr-mu, ayo bantu, tapi ya yang legal”, terangnya.
Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, serta para Camat.
(Protkompim— JSA)
Mendagri Tito Karnavian pada kesempatan itu menjelaskan laju inflasi dalam negeri terus menunjukkan angka yang relatif terkendali. Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Juni 2023 (y-on-y), tingkat inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan.
Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan baru-baru ini kembali menorehkan beragam prestasi yang membanggakan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) tahun 2022 sebesar 83,08. Kemudian mendapat predikat Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2022. Tak hanya itu, Ombudsman RI juga menganugerahi peringkat 1 (satu) nasional Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 kategori Pemerintah Kabupaten.
Sekda Sumarsono mengajak agar prestasi-prestasi yang diraih tersebut dapat terus dipertahankan. Karenanya, dirinya mengajak seluruh Perangkat Daerah mempersiapkan segala sesuatunya meningkat lebih baik guna semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda Sumarsono meminta setiap layanan harus disusun Standar Pelayanannya di unit kerjanya masing-masing. Pasalnya, sering kali masyarakat mengadu dan “memviralkan” di media sosial karena merasa tidak puas atas pelayanan publik yang diterima dikarenakan tidak adanya informasi Standar Pelayanan yang jelas dan tidak dipublikasikan kepada publik.
