AGENDA PIMPINAN DAERAH

Previous YearPrevious MonthNext YearNext Month
April 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min

IMG 20221117 WA0039Surakarta - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes menyampaikan pentingnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan. Oleh karenanya, pihaknya meminta Inspektorat Kabupaten Grobogan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemkab Grobogan agar melaksanakan tugasnya secara profesional, sehingga dapat mengawal jalannya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu disampaikan Wabup Bambang Pujiyanto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dan APIP Kabupaten Grobogan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan di Surakarta, Rabu (16/11/2022).
“Pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah merupakan alat bantu pengendalian bagi manajemen atau pimpinan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam upaya mencapai visi dan misi daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ujarnya.
IMG 20221117 WA0038Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya mengingatkan kepada para kepala perangkat daerah supaya memberikan perhatian yang  sungguh-sungguh dan segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan kedepan agar lebih cermat dan berhati-hati agar tidak lagi terjadi kesalahan.
“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa dalam pasal 20, Pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas laporan dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”, jelasnya.
IMG 20221117 WA0040Pada kesempatan tersebut, Wabup Bambang Pujiyanto juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua Perangkat Daerah, terutama kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara wajar, andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Turut hadir dalam rakor tersebut Sekda Moh. Sumarsono, Inspektur Kabupaten Grobogan dan jajaran, Kepala Badan/ Dinas/ Bagian Setda, serta Camat se-Kabupaten Grobogan.
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Read Time: 1 min
IMG 20221117 WA0036Semarang - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si. membuka secara resmi bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan di Semarang, Selasa (15/11/2022). Bimtek ini rencananya diselenggarakan selama 2 (dua) hari, 15-16 November 2022, diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) beserta staf yang  menangani Laporan Keuangan SKPD
Sekda Moh. Sumarsono pada kesempatan tersebut menyampaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan selama 7 (tujuh) kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata predikat saja.  Pihaknya meminta para PPK-SKPD beserta staf yang menangani laporan keuangan SKPD semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban keuangan atau SPJ.
“Selain ketepatan waktu penyusunan, kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun seharusnya juga ikut meningkat. WTP jangan hanya berhenti pada predikat saja, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan pertanggungjawaban keuangan atau SPJ. Fraud sekecil apapun harus dihindari karena dapat mempengaruhi opini laporan keuangan”, terangnya.
IMG 20221117 WA0035Oleh karenanya, Sekda Sumarsono meminta PPK-SKPD untuk mempersiapkan diri guna menyajikan data laporan yang lebih rinci, detail, dan benar serta sesuai dengan standar akuntansi. Pihaknya juga mengingatkan PPK SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta bukti kelengkapan yang diajukan.
“Saya minta untuk dapat dipersiapkan dari sekarang. Kelemahan-kelemahan yang ada pada audit tahun lalu, harus bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pada tahun ini. Baik atau tidak, dan bahkan WTP atau tidak, kunci awalnya ada di Bapak/Ibu PPK SKPD dan staf yang menangani laporan keuangan”, ujarnya. 
Dalam bimtek tersebut, Sekda Moh. Sumarsono juga meminta PPK SKPD pengelola pendapatan agar melakukan verifikasi realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan dan bukti penyetoran ke Kas Daerah. Apalagi, belum terintegrasinya aplikasi Sipada (Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah) dengan aplikasi Simda FMIS (Sistem Informasi Manajemen Daerah Financial Management Information System), menurutnya menuntut peran PPK SKPD untuk melakukan rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan piutang pendapatan pada kedua aplikasi tersebut.
“Tidak terintegrasinya aplikasi Sipada dengan aplikasi Simda FMIS menuntut peran PPK SKPD untuk melakukan rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan piutang pendapatan pada kedua aplikasi tersebut, sehingga penyajian laporan realisasi pendapatan dan piutang di neraca dapat dipastikan ketepatannya”, pintanya.
Lanjutnya, Sekda Moh. Sumarsono juga meminta PPK SKPD dalam menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), selain dalam persentase dan perbandingan antara anggaran dan realisasi, melainkan juga perlu diberikan penjelasan secara naratif pada tiap pos-pos laporan keuangan. 
“Perlu dijelaskan informasi tentang penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran untuk setiap jenis/obyek pendapatan maupun belanja yang selisihnya signifikan”, jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPKAD Pemprov Jawa Tengah, Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan beserta jajaranya, para PPK-SKPD beserta staf yang menangani Laporan Keuangan SKPD, serta tamu undangan lainnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min

IMG 20221116 WA0024Grobogan - Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Kabupaten) Grobogan dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih melakukan penanaman pohon alpukat di petak 81a dan 82 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Krai dan RPH Ngroto di Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, Rabu (16/11/2022).

IMG 20221116 WA0028Bupati Sri Sumarni pada kesempatan tersebut menyampaikan agar masyarakat merawat dengan baik alpukat yang ditanam di petak 81 dan 82 ini sehingga dapat memanen hasilnya. Lanjutnya, guna memantik semangat masyarakat, pihaknya menyarankan bila perlu diadakan perlombaan sehingga dapat diberikan reward bagi yang mampu mendapatkan hasil panen terbaik.
“Pak Kades (Bandungharjo) tolong ingatkan, kita sudah membantu, katanya mau dirawat, sosialisasikan juga di lapangan, bahwa alpukat ini akarnya tidak menyebar ke mana-mana, sehingga masih dapat dilakukan penanaman tumpang sari”, ujarnya
Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol. Arh. Muda Setyawan, S.I.P menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) untuk memanfaatkan lahan secara produktif guna ditanami tanaman yang dapat menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Perlu saya sampaikan bahwa Kodim Grobogan akan selalu memberikan apresiasi yang positif bagi langkah-langkah untuk konservasi lingkungan. Karena penyelamatan lahan-lahan kritis berguna bagi pertahanan negara pada saat pertempuran yaitu sebagai logistik wilayah”, ujarnya.
Administratur KPH Gundih Khaerudin menjelaskan bahwa petak 81 dan 82 merupakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Lanjutnya, Perhutani mengelola kawasan ini bukan untuk produksi, melainkan untuk melindungi kawasan di bawahnya agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. 
“Perhutani pun tidak memproduksi kayunya, yang bisa diproduksi atau dimanfaatkan adalah jenis pemafaatan non kayu, seperti biji, daun, dan juga pemanfaatan tanaman buah. Di situ biar nanti hutannya tetap menjadi hijau, tertanami dengan jenis-jenis tanaman berkayu, sehingga nanti bisa memperkuat tebing atau perakaran yang ada di wilayah ini, harapannya dengan penanaman berbagai jenis tanaman berkayu pada di lokasi ini juga meningkatkan perlindungan tanah dan air yang ada di sini untuk pencegahan erosi dan bencana alam”, terangnya.
Pihaknya berpesan agar warga yang menggarap lahan di petak 81 dan 82 agar menjaga tanaman alpukat yang ditanam ini. Harapannya, dengan dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait dapat menjadikan kawasan ini menjadi sentra alpukat dan daerah wisata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Karena menurutnya, pola kemitraan yang terjalin menjamin adanya bagi hasil bagi masyarakat dan desa.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Grobogan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan, Camat Toroh, Danramil Toroh, Kapolsek Toroh, dan Kepala Desa Bandungharjo beserta perangkat desa, dan masyarakat sekitar.
 
(Kontributor: Protkompim— JSA)

Page 221 of 340

Temukan Kami Disini

Pengunjung

Hari Ini 12398

Kemarin 15867

Minggu Ini 55037

Bulan Ini 501702

Seluruh 2725850

Currently are 539 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan