Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 03 November 2025

Created: 03 November 2025

Purwodadi — Efisiensi bukan tentang memangkas, tetapi tentang menemukan cara yang lebih cerdas untuk bekerja.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memimpin apel pagi pegawai di lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP, Senin (3/11/2025). Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya menjaga semangat kerja dan produktivitas di tengah dinamika isu nasional terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal tidak seharusnya menurunkan kinerja aparatur. Justru di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan kedewasaan birokrasi dalam mengelola sumber daya dengan cara yang efisien, cermat, dan bertanggung jawab.

“Efisiensi bukan berarti kegiatan ditiadakan, melainkan bagaimana kita menata ulang cara bekerja agar lebih cermat dan terukur,” ujarnya.

Sekda mencontohkan, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting tentang kemampuan adaptasi birokrasi. Banyak hal yang dulu dianggap tidak mungkin kini menjadi bagian dari keseharian pemerintahan: rapat tanpa tatap muka, koordinasi lintas instansi secara digital, hingga pengambilan keputusan yang tetap berjalan di tengah keterbatasan.

“Artinya, efisiensi juga berbicara tentang perubahan metode kerja,” lanjutnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi menjadi prinsip penting dalam pengeluaran dan pelaksanaan program pembangunan. Bukan semata soal penghematan, tetapi tentang bagaimana setiap langkah dan kebijakan mampu memberi nilai tambah bagi daerah. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah dituntut menghasilkan dampak sebesar-besarnya melalui perencanaan yang cermat dan sinergi antarperangkat daerah yang semakin solid.


Ia menekankan, efisiensi bukan pemangkasan, melainkan penajaman arah agar setiap kegiatan pemerintahan berjalan terukur dan memberi hasil yang nyata.

Dengan kata lain, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang adaptif, bukan reaktif. Tidak sekadar menyelesaikan tugas administratif, tetapi memastikan setiap proses mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks itu, efisiensi mencerminkan tanggung jawab moral dalam mengelola urusan pemerintahan secara proporsional dan berintegritas.

Karena itu, di sisa triwulan akhir tahun ini, Sekda mendorong agar percepatan pelaksanaan program terus dijaga sehingga realisasi kegiatan berjalan seimbang dan memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui hasil kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efisiensi, menurutnya, bukan hanya strategi kerja, tetapi kesadaran bersama untuk menempatkan kemanfaatan publik sebagai arah dari setiap keputusan birokrasi. Melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memberi arti dan kontribusi bagi kemajuan daerah.

Pada akhirnya, efisiensi bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi cerminan kedewasaan birokrasi dalam bekerja—menata proses, menjaga irama koordinasi, dan memastikan pemerintahan berjalan dengan tertib, hemat, dan berdampak. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 29 October 2025

Created: 29 October 2025

Sumedang — Dalam setiap pembangunan, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Di titik temu itulah Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda memegang peran penting sebagai penghubung yang memastikan setiap program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata.

Keterlibatan Sekda Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, bersama Kepala Bappeda, Afi Wildani, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025, menjadi bagian dari upaya memperkuat keselarasan antartingkat pemerintahan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi pada Minggu (26/10/2025) melalui apel perdana yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan posisi strategis Sekda dan Kepala Bappeda sebagai tumpuan kepala daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan yang terus berubah.

“Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima. Ia menambahkan pentingnya kepemimpinan birokrasi yang kuat, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta semangat kolaboratif agar pembangunan berjalan efektif di seluruh lini.

Rakor ini menjadi forum strategis yang mempertemukan 552 Sekda dan 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Mereka berdiskusi, menelaah strategi, dan memperkuat jejaring kerja lintas wilayah guna memastikan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara adaptif di daerah.

Wamendagri juga menyinggung nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan di IPDN. Menurutnya, pengalaman para praja yang hidup dalam keberagaman bisa menjadi inspirasi bagi para Sekda dan Bappeda untuk membangun kolaborasi antardaerah dan dengan sektor swasta, sebagai bentuk sinergi yang lebih luas dalam pembangunan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan kembali peran vital Sekda sebagai “jantung pemerintahan daerah”—motor penggerak birokrasi dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Tito menjelaskan, Rakor bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola APBD, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memanfaatkan peluang dari berbagai program pusat yang berpotensi mendorong ekonomi daerah. Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menekan belanja birokrasi guna memperbesar alokasi bagi program-program prioritas masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti Kabupaten Banyuwangi, yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan pajak yang transparan—memastikan pajak restoran dan hotel benar-benar tersalurkan ke kas daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil.

Sepanjang Rakor, para peserta mengikuti sesi tematik yang membahas berbagai isu strategis: pengelolaan keuangan daerah, struktur dan pergeseran APBD, kebijakan efisiensi nasional, alternatif pembiayaan, pedoman penyusunan APBD 2026, hingga strategi pertumbuhan ekonomi. Pembahasan juga diarahkan pada upaya memperluas belanja produktif melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, perumahan, UMKM, pendidikan, kesehatan, ekonomi biru, hingga hilirisasi industri.

Program-program tersebut tidak hanya menekankan efektivitas belanja, tetapi juga menumbuhkan dampak langsung bagi masyarakat—mendorong ekonomi lokal, memperkuat UMKM, dan memperluas lapangan kerja.

Bagi peserta, kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus pembelajaran. Nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kolaborasi menjadi dasar dalam mengelola amanah pemerintahan. Rakor di Jatinangor juga menjadi ajang penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan publik.

Rakor IPDN Jatinangor 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan yang efektif tidak hanya berbicara tentang anggaran dan program, tetapi juga tentang integritas, kerja sama, dan keberanian birokrasi daerah untuk berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, setiap langkah birokrasi daerah akan bermakna besar—mengantarkan pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi kemajuan Indonesia. (jsa)