Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 26 May 2025

Created: 26 May 2025

Purwodadi— Langit Grobogan masih diselimuti mendung ketika para pegawai dari Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP berkumpul di halaman kantor Sekretariat Daerah (Setda), Senin pagi (26/5/2025). Hujan kecil yang sempat turun sebelumnya tak menyurutkan kekhidmatan apel gabungan yang menjadi rutinitas awal pekan. Di tengah udara yang sejuk dan suasana yang tenang, apel kali ini dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda, Riadqa Priambodo.

Dalam amanatnya, Riadqa menyampaikan pesan yang menyentuh akar profesionalitas ASN—yakni pentingnya pemahaman terhadap aturan yang menjadi landasan kerja sehari-hari. Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas pemerintahan secara tertib, adil, dan akuntabel.

Undang-Undang ini, ujarnya, tak hanya menjadi payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya jelas: menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan efisien, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih dari sekadar norma hukum, UU Administrasi Pemerintahan mengatur fondasi etik dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya terkandung asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi panduan moral dan profesional bagi setiap ASN dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan administratif.

Namun Riadqa juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas, terkadang ASN tetap menghadapi tantangan hukum, bahkan ketika sudah bertindak sesuai dengan peraturan. Untuk itu, ia mengingatkan kembali pentingnya peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kabupaten Grobogan. Lembaga ini hadir sebagai garda pendamping bagi ASN, memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis dan ditangani oleh tenaga profesional yang memahami seluk-beluk hukum administrasi negara.

LKBH Korpri membuka layanan setiap hari Senin dan Rabu di Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Dukungan ini memungkinkan ASN untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya tanpa khawatir berhadapan sendiri dengan persoalan hukum. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui nomor layanan 0822 6558 8323.

Apel pagi itu menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Ia menjelma menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya integritas dalam setiap langkah birokrasi. Sebab di balik setiap keputusan administratif yang baik, terdapat tanggung jawab moral dan hukum yang tidak bisa diabaikan, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan roda pemerintahan tetap berada di jalur yang benar. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 22 May 2025

Created: 22 May 2025

Semarang— Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP digelar pada Rabu (21/5/2025) di Semarang sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan meningkatkan akuntabilitas kinerja setelah selama enam tahun terakhir bertahan di predikat B dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meski nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 60,87 pada 2019 menjadi 65,93 pada 2024, langkah tersebut belum menghasilkan loncatan signifikan yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih optimal.

Kegiatan ini menghadirkan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Arif Lukman Hakim, Analis Kebijakan Pertama dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, yang memberikan materi teknis sekaligus evaluasi atas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Grobogan. Kehadiran evaluator menjadi kesempatan strategis untuk mendapatkan umpan balik langsung, serta memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap substansi dan arah kebijakan akuntabilitas kinerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menyampaikan bahwa data capaian SAKIP menjadi alarm sekaligus motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar. “Kalau melihat data ini, sudah jelas harus ada perubahan di kita,” ujarnya dalam forum internal pembahasan SAKIP dan evaluasi perencanaan pembangunan baru-baru ini.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa nilai SAKIP yang baik bukan semata-mata soal angka penilaian, tetapi mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. “Ketika nilai SAKIP kita itu bagus, berarti program perencanaan, penganggaran, kemudian mulai dari input, output, proses, bahkan sampai ke benefit-nya, sejauh mana uang yang kita gunakan itu seberapa besar efektif dan efisiennya untuk menjalankan sebuah program, dan sejauh mana manfaat yang diterima oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa inti dari SAKIP justru terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan manfaat sebesar mungkin, meskipun dengan anggaran yang terbatas. “Itu sebenarnya ruh atau manfaat SAKIP yang gampang untuk kita pahami. Dengan uang yang tidak banyak itu, bagaimana supaya nilai manfaatnya bagi program kerja pemerintah, pembangunan, dan yang dinikmati oleh masyarakat itu bisa tinggi,” jelas Sekda.

Perbaikan yang telah dilaksanakan meliputi desk penjenjangan kinerja, penguatan evaluasi internal lintas sektor, dan pengembangan aplikasi digital untuk pemantauan capaian kinerja. Namun, evaluasi dari Kementerian PAN-RB masih mencatat sejumlah kekurangan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang menjadi komponen utama dalam penilaian SAKIP.

Pada aspek perencanaan, penyusunan pohon kinerja dan cascading belum secara penuh menggambarkan hubungan sebab-akibat yang logis. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan desk penyusunan penjenjangan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah pada akhir 2024 dan memperdalamnya melalui pendampingan dari Kementerian PAN-RB di Bandung.

Dalam pengukuran, monitoring dan evaluasi triwulan sudah menjadi agenda rutin. Forum evaluasi internal sering digelar untuk membahas capaian kinerja, meskipun dokumentasi dan pelaporan masih perlu diperbaiki. Sebagai solusi, Pemkab Grobogan mengembangkan aplikasi SILAKIP, sebuah sistem informasi yang memungkinkan Perangkat Daerah untuk mencatat, memantau, dan melaporkan capaian kinerjanya secara digital dan real-time. “Silakan datanya di-update secara periodik, karena evaluator akan meminta akses langsung untuk melihat progres kita,” tegas Sekda.

Perbaikan pelaporan juga mendapat perhatian serius. Kualitas Laporan Kinerja (LKjIP) menjadi fokus utama di awal 2025 dengan pendampingan narasumber nasional agar analisis keberhasilan, kendala, dan tindak lanjut dapat lebih tajam dan objektif. Di sisi evaluasi internal, Grobogan mengembangkan ekosistem evaluasi yang kolaboratif dengan melibatkan Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, dan Setda, membagi tugas berdasarkan spesialisasi guna meningkatkan efektivitas tindak lanjut dan evaluasi kinerja.

Perbaikan SAKIP bukan hanya soal memenuhi angka penilaian, tetapi langkah strategis menuju birokrasi yang akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi hasil. Momentum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi kesempatan bagi Grobogan untuk memperbaiki arah dan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.

Sekda menegaskan bahwa capaian keberhasilan sangat bergantung pada komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah. “Ketika sudah merumuskan indikator dan target, kepala Perangkat Daerah harus bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian tersebut,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan kolaboratif, Grobogan berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Transformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan harapan publik yang tinggi. (jsa)