Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 18 September 2025

Created: 18 September 2025

Purwodadi – Transparansi bukan sekadar tuntutan birokrasi. Ia adalah hak dasar setiap warga untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah sekaligus pintu agar pelayanan publik berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semangat inilah yang mengemuka dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi PPID Tahun 2025 yang digelar Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan di Mal Pelayanan Publik Srikandi, Kamis (18/9/2025). Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. “Kebebasan menyatakan pendapat dilindungi UU, termasuk hak memperoleh informasi publik,” ujarnya.


Ia kemudian mengingatkan agar PPID, PPID Pelaksana, dan petugas pelayanan informasi publik benar-benar memahami regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Kanal informasi perangkat daerah, menurutnya, harus dioptimalkan, standar layanan dan SOP disiapkan, serta evaluasi dan kompetisi antarperangkat daerah digalakkan sebagai tolok ukur penerapan keterbukaan informasi. Semakin mudah publik mengakses informasi, lanjut Sekda, semakin ringan pula beban aparatur, karena transparansi mampu mengikis prasangka, meredam sengketa, dan membangun kepercayaan.

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mashuri, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, mengingatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan daftar informasi publik secara berkala melalui kanal yang dimiliki. Ia juga menekankan pentingnya uji konsekuensi yang dilakukan mandiri oleh PPID Pelaksana ditiap perangkat daerah, agar informasi yang dikecualikan benar-benar sesuai dengan alasan hukum dan kepentingan publik. “Sinergi antar-PPID harus dibangun, ego sektoral harus ditanggalkan,” pesannya.


Penguatan juga disampaikan Komisi Informasi Jawa Tengah. Komisioner Setiawan Hendra Kelana menekankan perlunya empati dalam pelayanan informasi. Seorang PPID, katanya, perlu membayangkan dirinya sebagai masyarakat yang hendak mengakses informasi, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar terbaik.

 Sementara itu, Komisioner Moh. Asropi menyoroti aspek evaluasi dengan menjelaskan bobot penilaian serta parameter yang digunakan dalam Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kominfo Grobogan, Muzakir Walad, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sekaligus menanamkan paradigma baru pelayanan. “Pelayanan publik kini dituntut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Melalui pembinaan ini, keterbukaan informasi dipandang bukan lagi sebatas kewajiban administratif. Ia menjadi proses yang perlu terus diperkuat bersama, dengan kesadaran bahwa membangun budaya transparansi memang tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh konsistensi, langkah demi langkah, agar setiap pijakan yang diambil mampu membawa Pemerintah Kabupaten Grobogan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 15 September 2025

Created: 15 September 2025

Purwodadi – Kepala dusun (Kadus) adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga. Mereka tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kepala desa, tetapi juga penggerak yang menjaga ketertiban, mengawasi pembangunan, sekaligus memberdayakan masyarakat di lingkungannya.

Hal ini kembali ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bertajuk Penguatan dan Penyuluhan Hukum dalam Menunjang Pembentukan Kadarkum dan Posbankum Desa bagi kepala dusun se-Kecamatan Godong, Senin (15/9/2025), di salah satu hotel di Purwodadi.

“Tugas dan fungsi kepala dusun pada dasarnya sama dengan kepala desa, hanya cakupannya lebih kecil,” ujarnya. Menurut Sekda, peran Kadus mencakup penyelenggaraan pemerintahan dusun, pembinaan masyarakat, pengawasan pembangunan, hingga pemberdayaan warga agar lebih berdaya menjaga lingkungannya.

Arahan itu terasa relevan dengan situasi terkini Grobogan. Belajar dari dinamika sosial beberapa waktu lalu, Sekda mengingatkan pentingnya kembali membangkitkan budaya gotong royong warga. “Aktifkan kembali siskamling. Budaya dan semangat gotong royong menjaga lingkungan adalah dengan siskamling,” pesannya.

Selain soal keamanan, kepala dusun juga diminta aktif menyosialisasikan isu strategis seperti pencegahan stunting, pencegahan pernikahan dini, hingga memastikan anak usia sekolah tetap bersekolah. “Kalau ada warganya usia sekolah tetapi tidak sekolah, perlu dicari penyebabnya. Pada prinsipnya sekolah gratis, jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Sekda.


Ia menambahkan, aparatur desa perlu mendukung program pemerintah daerah dengan visi Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sejalan dengan program unggulan pemerintah pusat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa merah putih, hingga upaya mewujudkan swasembada pangan.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menekankan pentingnya sikap aparatur dalam bermasyarakat. Kadus diingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat maupun bermedia sosial. Sopan santun, kehati-hatian, serta kemampuan memilah kabar yang benar disebut penting untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ia juga meminta agar para kadus turut menyosialisasikan kepada warga tentang cara menyampaikan aspirasi di muka umum. “Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai regulasi,” tuturnya.

Sekda turut menjelaskan penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop). Sistem ini membuat nilai tanah terbagi lebih rinci sesuai zona, misalnya tanah yang berada di tepi jalan utama memiliki nilai berbeda dengan bagian tengah atau belakang. Dengan pemetaan seperti ini, penilaian pajak menjadi lebih adil dan transparan. Mekanisme baru ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, bahwa pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kondisi riil objek, sehingga potensi penerimaan daerah dapat tergali lebih optimal tanpa menambah beban warga.


Suasana kegiatan berlangsung dialogis. Beberapa peserta menyampaikan usulan, mulai dari normalisasi Sungai Teleng di Dusun Ngrapah Desa Latak, perbaikan ruas jalan, hingga penambahan penerangan jalan. Sekda merespons dengan menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait untuk ditinjau lebih lanjut.

Arahan dan dialog dalam forum ini menjadi pengingat bahwa peran kepala dusun jauh melampaui urusan administratif. Mereka adalah penggerak keamanan, pengawas pembangunan, sekaligus pendamping masyarakat dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Melalui langkah-langkah kecil yang dijalankan bersama, tercipta fondasi kuat bagi Grobogan yang lebih tenteram, sehat, dan sejahtera. (jsa)