- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Surakarta, Selasa (21/1/2025) – Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlangsung di Surakarta. Acara ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Universitas Indonesia, serta dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi B dan D DPRD Grobogan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Kesehatan, para pemimpin BLUD, dan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Anang Armunanto menekankan pentingnya pengelolaan keuangan BLUD yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. “BLUD merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Dengan regulasi ini, BLUD dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat tanpa mengabaikan prinsip pelayanan publik,” ujarnya.
Saat ini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 30 Puskesmas, dan satu Laboratorium Kesehatan Daerah yang berstatus BLUD. Untuk mendukung operasionalnya, fleksibilitas BLUD harus dilengkapi dengan 12 aturan teknis yang diatur melalui Peraturan Bupati.
Sekda juga menyoroti peran penting sinergi antara pembina keuangan (BPPKAD), pembina teknis (Dinas Kesehatan), dan dukungan DPRD dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan solutif. “Keberhasilan pengelolaan BLUD tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas, tetapi juga pada kolaborasi erat antar pemangku kepentingan,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang andal dan profesional. Oleh karena itu, forum ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan pemahaman teknis, dan merancang langkah inovatif guna meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Grobogan.
Dengan regulasi yang jelas dan kerja sama yang erat, BLUD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Acara ini juga diisi dengan diskusi mendalam mengenai strategi pengelolaan keuangan BLUD, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat daerah.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan inovatif untuk mendukung pengelolaan keuangan BLUD yang lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.
GROBOGAN – Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 menjadi agenda penting yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Riptaloka Setda, Senin (20/1/2025), berbagai langkah strategis dibahas untuk memastikan laporan tersebut mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah secara akurat dan transparan.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga memainkan peran penting dengan melakukan verifikasi dan penilaian atas dokumen data dasar capaian kinerja. Proses reviu ini bertujuan memastikan informasi dalam rancangan LPPD dapat dipertanggungjawabkan. Tim penyusun kemudian bertugas menyusun dokumen berdasarkan data yang telah diverifikasi, mengoordinasikan input data kinerja, dan memastikan unggahan dokumen pendukung pada Sistem Informasi LPPD (SILPPD).
