- Read Time: 1 min
Grobogan – Dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Tim Inspektorat Kabupaten Grobogan melakukan pendampingan ke Sekretariat Daerah Kab. Grobogan. Kedatangan Tim Inspektorat diterima langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Yuliana Mulyani, S.E., M.M., di Ruang Rapat JDIH lantai II Setda Grobogan pada Selasa (30/05).
Agin Rustanto, S.Pd., MM, QRMP, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) serta selaku Pengendali Teknis Tim Inspektorat mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
"Pedoman Penyelenggaraan SPIP dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Setiap tahapan penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah," terang Irbansus Kabupaten Grobogan.
Pada dasarnya, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah.
Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Yuliana Mulyani, SE, MM. mendukung penuh implementasi atas penilaian penyelengaraan SPIP yang terintegrasi dan berharap implementasi tersebut dapat membentuk tata pemerintahan yang baik.
"Dari hasil pendampingan ini, kami berharap kualitas maturitas SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, sehingga terbentuk suatu tata pemerintahan yang baik, " jelas Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Grobogan tersebut.
Kegiatan pendampingan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bagian Hukum dan Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan serta staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Grobogan.
(Kontributor: Bag. Perkeu, Lthf, An)
Grobogan - Bencana dapat terjadi dengan tiba-tiba hingga memberikan dampak yang merusak tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, individu dengan disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terdampak dan membutuhkan perhatian dan dukungan khusus. Karenanya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi disabilitas begitu penting dilakukan.
Pada kesempatan itu, Sekda Sumarsono menyampaikan dewasa ini inklusi mitigasi bencana mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah bersama stakeholders lainnya semakin menyadari pentingnya inklusi dan perlindungan individu dengan disabilitas dalam perencanaan, respons, dan pemulihan bencana.
"Mari kita terus berkolaborasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan menjalin kemitraan yang kuat dalam rangka membangun keberdayaan individu dengan disabilitas dan menjaga agar mereka tetap aman dan terlindungi dalam menghadapi bencana", pungkasnya.
Grobogan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Grobogan (Asisten II Sekda) Heru Dwi Cahyono, S.STP., M.Si meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Grobogan untuk semakin meningkatkan kinerja guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab Grobogan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan, dan Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekda Heru Dwi Cahyono saat memberikan arahan kepada karyawan-karyawati di Lingkungan Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (29/05/2023).
