- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi — Menjaga ketertiban selama Ramadan dan Idulfitri bukan sekadar tanggung jawab aparat, tetapi juga kewajiban bersama.
Di tengah kehidupan masyarakat Grobogan yang penuh toleransi—terlihat dari kebiasaan menghormati ibadah puasa, berbagi takjil, hingga penyesuaian jam operasional warung makan—potensi gesekan sosial tetap perlu diantisipasi sejak dini. Deteksi dini dan respon cepat menjadi kunci agar gesekan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Gedung Riptaloka, Kamis (6/3/2025). Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
Bupati Grobogan, Setyo Hadi, mengapresiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang telah mempertemukan berbagai pihak dalam rakor ini. Ia menekankan bahwa kesadaran kolektif dan sinergi antarstakeholder sangat diperlukan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.
"Gesekan yang terjadi antara pribadi maupun kelompok harus kita sikapi dan kenali sejak awal untuk mencegah konflik sosial yang berkelanjutan," ujarnya.
Untuk memastikan diskusi berjalan efektif, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, bertindak sebagai moderator dalam pertemuan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI-Polri, Kejaksaan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan.
Rapat ini juga diwarnai sesi diskusi tanya jawab, di mana peserta menyampaikan masukan serta kendala yang dihadapi dalam menjaga stabilitas sosial.
Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan, Letkol Kav. Barid Budi Susila, S.Sos., menegaskan bahwa TNI siap mendukung penuh upaya cipta kondisi. Namun, dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengajukan permohonan bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
Selain itu, ia menyoroti kerja sama antara Bulog dan TNI, di mana Babinsa turut berperan dalam penyerapan gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan bahwa tantangan sosial tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi dinamika global.
Polres telah menggelar berbagai operasi cipta kondisi, seperti razia miras, patroli keamanan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Selain itu, Polres juga berencana mengumpulkan perguruan pencak silat guna membangun kesepahaman bersama, mencegah potensi kesalahpahaman, serta menghindari konflik yang kerap dipicu oleh hal-hal sepele.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan, Frengki Wibowo, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan hak aliran kepercayaan serta penegakan hukum yang tegas dan adil sebagai upaya pencegahan konflik. Ia juga menekankan peran serta masyarakat dalam pengawasan hukum agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan.
Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, Ramadan dan Idulfitri di Grobogan diharapkan berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif—harmoni yang harus terus dijaga, tidak hanya di bulan suci, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. (jsa)
