Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 12 March 2025

Created: 12 March 2025

Purwodadi-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan pajak daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. didampingi Kepala BPPKAD, Inspektur, Bappeda serta Kabag Hukum Setda menghadiri secara daring Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (PKS OP4D) pada Rabu, 12 Maret 2025.

Acara yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Setda ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui integrasi data dan pengawasan bersama.  

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta pemerintah daerah yang dilakukan secara serentak. Momentum ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menekankan bahwa PKS ini merupakan instrumen strategis dalam memperkuat local taxing power atau kewenangan pemungutan pajak di daerah. Sinergi antara data pajak pusat dan daerah memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap wajib pajak, optimalisasi pemungutan pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah. Dukungan teknis meliputi analisis data, pendampingan dalam pengawasan, serta pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.  

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyoroti pentingnya kerja sama ini mengingat adanya irisan subjek pajak antara pusat dan daerah. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. Namun, sistem ini memerlukan pengawasan berbasis data yang kuat guna memastikan kepatuhan dan meminimalkan potensi kebocoran pajak. Dengan pertukaran serta pemanfaatan data perpajakan, pengawasan wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk dalam pemeriksaan dan penagihan.  

Secara regulasi, kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU ini bertujuan menciptakan hubungan keuangan yang lebih transparan dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada empat pilar utama: penguatan local taxing power, penurunan ketimpangan keuangan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Optimalisasi pemungutan pajak melalui PKS OP4D tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memastikan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.

Pada tingkat daerah, PKS OP4D membuka akses terhadap data perpajakan pusat untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal. Pendampingan teknis dari DJP memungkinkan pengelolaan pajak daerah yang lebih akurat dan sistematis. Sinergi ini juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.  

Lebih dari sekadar menambah penerimaan daerah, optimalisasi pemungutan pajak adalah langkah strategis dalam membangun penguatan keuangan daerah. Dengan sistem perpajakan yang lebih solid, pemerintah daerah memiliki ruang keuangan yang lebih luas untuk meningkatkan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi utama dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera. (jsa) 

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 March 2025

Created: 11 March 2025

Purwodadi – Banjir yang melanda enam kecamatan di Grobogan mengakibatkan ribuan rumah terendam, ratusan hektare sawah tergenang, serta tiga titik tanggul di Sungai Tuntang jebol. Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana ini, dengan prioritas utama menutup tanggul jebol dalam dua hari serta menyiapkan langkah pemulihan dan mitigasi jangka panjang.  

Sebelum memimpin rapat koordinasi di Polres Grobogan pada Selasa (11/3/2025), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung lokasi pengungsian dan proses penutupan tanggul di Desa Baturagung, Kecamatan Gubug. Ia memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga fasilitas dapur umum. Bantuan tambahan juga disalurkan, termasuk perlengkapan anak-anak, guna memberikan kenyamanan selama mereka berada di pengungsian.

Pada saat yang sama, BBWS Pemali Juana menargetkan tiga titik tanggul jebol—di Desa Baturagung, Desa Papanrejo, dan Desa Sukoreko—dapat tertutup dalam dua hari. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan aliran air yang masih menggenangi permukiman warga dan mencegah potensi banjir susulan.  

Dalam rapat koordinasi, Gubernur menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak berhenti setelah tanggul tertutup. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, terutama menjelang Idulfitri. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mendapatkan dukungan anggaran, termasuk opsi modifikasi cuaca guna mengendalikan curah hujan selama masa perbaikan tanggul.

Selain penanganan darurat, rapat ini juga membahas dampak luas banjir terhadap masyarakat. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, melaporkan bahwa bencana ini merendam 5.501 rumah di 26 desa, menyebabkan 1.202 jiwa mengungsi. Sektor pertanian pun terdampak dengan 526 hektare sawah tergenang, yang berpotensi mengakibatkan gagal panen.  

Sekda Grobogan, Anang Armunanto, menambahkan bahwa setelah tanggul tertutup, fokus utama adalah percepatan pemulihan lingkungan. Rumah warga dan fasilitas umum harus segera dibersihkan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Untuk mendukung upaya ini, Pemkab Grobogan telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi.  

Di luar penanganan jangka pendek, Sekda Grobogan juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah hulu sungai. Perubahan fungsi lahan di kawasan ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya debit air dan sedimentasi sungai. Ia mengusulkan program penghijauan kembali daerah aliran sungai (DAS) sebagai langkah mitigasi jangka panjang, guna meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.  

Normalisasi sungai dan penguatan tanggul tetap menjadi solusi utama yang dibahas dalam rapat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengupayakan pendanaan dalam merealisasikan langkah-langkah tersebut.  

Dengan sinergi lintas sektor dan langkah-langkah yang terencana, risiko banjir di Grobogan diharapkan dapat ditekan. Pengelolaan DAS yang lebih baik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi masyarakat dari dampak bencana di masa depan. (jsa)