- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Purwodadi – Data yang akurat menjadi fondasi bagi kebijakan perlindungan sosial. Melalui data yang tersusun rapi, pemerintah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa tumpang tindih dan tanpa diskriminasi.
Pesan itu ditegaskan dalam Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) bagi pengisi data desa. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, Kamis (2/10/2025) di Purwodadi, dengan menghadirkan narasumber dari BPS Grobogan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta dihadiri pula anggota Komisi D DPRD Grobogan.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa admin dan operator desa adalah ujung tombak penyediaan data. Ia menyebut peran mereka begitu penting, bahkan diibaratkannya sebagai kerja dunia sekaligus akhirat.
“Luar biasa sekali peran bapak/ibu sekalian, ini kerja dunia akhirat kalau saya istilahkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hadir agar program pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan, dapat lebih terarah. Menurutnya, DTSEN dirancang untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, datanya akurat, tidak menimbulkan diskriminasi, dan mengedepankan keadilan.
“Agar program-program pemerintah yang tujuannya, misalnya pengentasan kemiskinan, untuk mengintervensi warga masyarakat yang kalau tidak dibantu akan mendapat dampak sosial, maka dibuatlah DTSEN ini. Supaya intervensi bantuan pemerintah tepat sasaran, akurat datanya, benar-benar tidak ada diskriminasi, dan lebih diutamakan keadilannya,” jelasnya.
Karena itulah, Sekda menilai peran admin desa menjadi sangat krusial. Data yang dikelola dengan cermat akan memberi dampak nyata bagi masyarakat, sebab dari situlah bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi keluhan.
Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas operator SIKS-NG merupakan langkah penting. Melalui bimbingan teknis, kemampuan admin desa diharapkan semakin meningkat, kesalahan dapat diminimalisir, dan kualitas data benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan. Data ini dibentuk dari penggabungan Data Registrasi Sosial dan Ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang statistik dan dimutakhirkan secara berkala.
Dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, DTSEN menyajikan informasi sosial ekonomi yang lengkap dan terintegrasi. Data ini menjadi pijakan dalam meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, baik bantuan, subsidi, maupun program pengentasan kemiskinan lainnya. Karena sifatnya strategis, DTSEN harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat.
Kebutuhan data yang selalu terkini inilah yang mendasari penyelenggaraan bimbingan teknis bagi operator SIKS-NG se-Kabupaten Grobogan. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memastikan instrumen pemutakhiran DTSEN dapat dimaksimalkan sehingga data yang dihimpun benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat di lapangan.
Data yang dikelola melalui SIKS-NG terhubung langsung dengan DTSEN. Dengan basis digital, setiap proses perencanaan, penargetan, hingga evaluasi bantuan dapat dilakukan lebih terukur dan berkeadilan. Lebih dari itu, data tunggal ini tidak hanya menopang penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Forum ini pun menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas data sebagai pijakan kebijakan sosial. Dari kerja teliti para admin desa, tumbuh keyakinan masyarakat bahwa bantuan negara hadir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (jsa)
