Read Time: 1 min

Published: 04 January 2024

Created: 04 January 2024

Purwodadi - Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., memulai langkah awal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Perangkat Daerah. Acara berlangsung di Gedung Riptaloka pada Kamis, 4 Januari 2023. Penyerahan DPA ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

DPA Tahun Anggaran 2024 adalah kelanjutan dari peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023. Bupati Sri Sumarni memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD, termasuk terobosan penandatangan kontrak dini sebelum DPA.

"Sekarang kita rubah pola pikirnya, dari santai di depan, tetapi kemrungsung di belakang, dirubah menjadi cepat di depan, lebih santai di belakang, sehingga hasilnya lebih baik," ungkap Bupati Sri Sumarni. Beliau mendesak percepatan penyelesaian syarat teknis dan administratif untuk segera melaksanakan kegiatan. Target Triwulan I Tahun 2024 diharapkan dapat tercapai atau bahkan melebihi.

"Yang tidak kalah pentingnya, saya minta perhatiannya, agar DPA ini tidak sekedar dilaksanakan dan dibelanjakan tapi untuk dipertanggungjawabkan baik dan benar," tegas Bupati. Pimpinan Perangkat Daerah diminta untuk memegang teguh prinsip melaksanakan program dan kegiatan dengan baik, taat pada aturan, proporsional, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Bupati menekankan bahwa anggaran dalam DPA adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. "Kegiatan dilaksanakan lebih awal dengan ketepatan waktu, mutu, administrasi, sasaran, dan manfaat terkandung harapan agar program-program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lebih baik lagi untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Grobogan," pungkasnya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Budi Setiawan, menegaskan bahwa penyerahan DPA ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran untuk menjalankan program kegiatan. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan kesatuan dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan, serta percepatan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Wakil Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Dirut RSUD, dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Grobogan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPA berisi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, beserta alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut

(Protkompim - JSA/HNsT)

Read Time: 1 min

Published: 03 January 2024

Created: 03 January 2024

Purwodadi - Sejumlah Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Kabupaten Grobogan dilantik langsung oleh Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., di Pendapa Kabupaten pada Rabu,(3/1/2024). Dalam sambutannya, Bupati Sri Sumarni menegaskan pentingnya adaptasi cepat bagi pejabat yang baru saja dilantik atau dirotasi.

Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M., menyampaikan pesan tegas, "Jangan lama-lama untuk beradaptasi, langsung tancap gas, harus sat set." Ia menekankan semangat baru harus diimbangi dengan kinerja yang lebih cepat, dan pejabat baru diharapkan tidak menggunakan status baru sebagai alasan keterlambatan pekerjaan.

“Jangan jadikan alasan, karena pejabat baru, sehingga pekerjaan terlambat, karena masih penyesuaian. Justru harus sebaliknya, pejabat baru dengan semangat baru, harus bisa lebih cepat. Jika masih kurang paham, jangan malu bertanya, kepada staf sekalipun”, terangnya.

Di antara lima jabatan tinggi pratama yang mengalami perubahan, Teguh Prijadi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Afi Wildani naik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kurnia Saniadi menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mudzakir Walad menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Indri Agus Velawati dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial.

Pelantikan ini mengacu pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Proses seleksi, terutama untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan direkomendasikan oleh KASN.

Bupati menyatakan tujuan pelantikan ini adalah memastikan jabatan di birokrasi Pemerintah diisi oleh individu yang profesional, kompeten, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Ia menyoroti perlunya rotasi dan mutasi dalam manajemen ASN sebagai kebutuhan organisasi, bukan kepentingan individu atau pimpinan di perangkat daerah.

Bupati Sri Sumarni mengajak pejabat yang dilantik untuk segera berkonsolidasi dan bekerja sama dalam tim yang solid guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga merespons kendala yang sering dikeluhkan terkait keterbatasan ASN dengan menekankan peran Kepala Perangkat Daerah dalam mengelola SDM dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan latihan dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi kendala tersebut.

(Protkompim— JSA)